Cahaya Inklusi Indonesia (CAI)

Organisasi Penyandang Disabilitas yang berfokus dalam mengembangkan kegiatan inklusif, berkeadilan dan partisipatif. Berbasis di Jawa Barat, Cahaya Inklusi Indonesia (CAI) ikut berperan dalam advokasi kebijakan perlindungan hukum baik di level daerah maupun pusat. CAI juga turut memfasilitasi jaringan lintas pemangku kepentingan dalam rangka pendampingan kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas di Jawa Barat.

Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas (LBHD) Indonesia

Badan hukum yang didirikan oleh kelompok masyarakat sipil dalam rangka pendampingan bantuan hukum dan konsultasi hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Lembaga yang berkantor di wilayah Jawa Timur ini juga turut aktif dalam melakukan advokasi kebijakan berkaitan dengan penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas serta peningkatan kapasitas bagi paralegal dalam mendampingi perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.

Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi (Garamin)

Merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak bergerak untuk nmemperjuangkan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan khususnya di provinsi NTT. Garamin aktif dalam melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah, pendampingan terhadap akses-akses publik serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan penyandang disabilitas.

Caksana Institute

Caksana adalah perkumpulan berbadan hukum yang berkantor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Caksana mendorong agenda reformasi hukum dan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif serta mengedepankan hak asasi manusia. Lembaga ini aktif dalam kegiatan penelitian dan advokasi kebijakan yang inklusif serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram

Merupakan unit organisasi dibawah perguruan tinggi yang aktif dalam pendampingan dan konsultasi hukum khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. BKBH menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dalam melakukan penelitian serta pendampingan hukum terhadap kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas.

Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Merupakan pusat kajian dibawah perguruan tinggi yang concern pada isu antikorupsi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. PUKAT menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang penelitian dan advokasi kebijakan.

Got a Project?

Let's Talk.